PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2015, disebutkan bahwa tahapan pelaksanaan penyusunan dan penelaahan RKBMN mulai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2017 diberlakukan pada 20 (dua puluh) Kementerian/Lembaga dan penyampaian RKBMN tersebut kepada Pengelola Barang dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 09 Oktober 2015. Berikut ini 20 (dua puluh) Kementerian/Lembaga dimaksud :

1.      Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2.      Badan Pusat Statistik;

3.      Komisi Pemberantasan Korupsi;

4.      Badan Pemeriksa Keuangan;

5.      Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia;

6.      Badan Tenaga Nuklir Nasional;

7.      Lembaga Administarasi Negara;

8.      Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

9.      Kementerian Keuangan;

10.   Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

11.   Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

12.   Lembaga Sandi Negara;

13.   Kementerian Sosial;

14.   Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

15.   Badan Narkotika Nasional;

16.   Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

17.   Majelis Permusyawaratan Rakyat;

18.   Lembaga Ketahanan Nasional;

19.   Kementerian Kelautan dan Perikanan;

20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 
 Peraturan-peraturan terkait RKBMN dapat di download di sini